Telaah Kritis Revolusi Industri 4.0 Di Negara Berkembang

By | January 10, 2019

Hadirnya Revolusi industri gelombang ke empat, atau yang biasa disingkat industri 4.0, telah banyak menyita perhatian publik. Pengaruh Industri 4.0 sangat besar terutama dalam hal produktivitas di dunia manufaktur. Tren terbaru teknologi yang sedemikian rupa canggihnya, mampu meningkatkan produksi secara massal dengan menggunakan teknologi supercanggih diantaranya Artificial Intelligence (AI), e-commerce, big data, IoT (Internet of Things) hingga pelibatan robot.

Sebagaimana telah umum diketahui, bahwa sebelumnya telah terjadi tiga revolusi industri. Pertama, ditemukannya mesin uap dan kereta api (1750-1830). Kedua, penemuan listrik, alat komunikasi, kimia dan minyak (1870-1900). Ketiga, penemuan komputer, internet dan telepon genggam (1960 hingga sekarang). Sumber lain menyatakan bahwa revolusi industri ke tiga dimulai 1969, melalui munculnya teknologi informasi dan mesin otomasi. Sedangkan industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada Hannover Fair 2011, yang ditandai dengan revolusi digital. Lantas, bagaimana dampak penerapan Industri 4.0 ini khususnya di negara berkembang?

Industri 4.0 di Negara Berkembang

Negara berkembang adalah sebutan untuk negara yang penduduknya memiliki tingkat kesejahteraan yang tengah berkembang atau mengalami perkembangan. Salah satu ciri-ciri Negara berkembang adalah mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi negara karena kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa ciri negara berkembang yang lain adalah perekonomian pada sektor primer, pendapatan perkapita tergolong rendah, tingkat pendidikan rendah, tingginya tingkat pengangguran, IPTEK kurang dikuasai, rendahnya modal perorangan, lebih banyak import dari pada ekspor dan tingkat korupsi cukup tinggi.

Industri 4.0 diprediksi akan mampu meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur karena kecepatan teknologi yang dapat menggantikan kinerja manusia dengan eror yang kecil. Ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan, dampak negatifnya juga telah membayangi banyak negara terutama negara berkembang.

Krishnamurthy Ramanathan, a former director of the Asian and Pacific Center for Transfer of Technology (APCTT), mengatakan bahwa banyak bagian dari negara berkembang saat ini tidak memiliki kapasitas produksi yang memadai dan bergantung pada tenaga kerja murah untuk menarik investasi asing. Hal ini berarti akan banyak dari negara-negara berkembang, yang sudah berjuang dengan manufaktur dan sangat bergantung pada pekerjaan yang dialihdayakan, akan jatuh lebih jauh ke belakang.

Sebuah laporan baru dari Citi and Oxford Martin School yang dipublikasikan pada tahun 2015 menyatakan tentang berbagai dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari otomatisasi pekerjaan di negara-negara dan kota-kota di seluruh dunia, dalam waktu dekat dan beberapa dekade mendatang. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa risiko otomatisasi kerja di negara berkembang, diperkirakan berkisar dari 55% di Uzbekistan hingga 85% di Ethiopia, dengan sebagian besar pekerjaan berada di tingkat tinggi. Risiko otomatisasi di negara-negara berkembang utama termasuk Cina dan India (masing-masing 77% dan 69%). Dampak otomatisasi mungkin lebih mengganggu bagi negara berkembang, karena tingkat permintaan konsumen yang lebih rendah dan jaring pengaman sosial yang terbatas. Dengan otomatisasi dan perkembangan dalam pencetakan 3D yang cenderung mendorong perusahaan untuk memindahkan manufaktur lebih dekat ke rumah, negara-negara berkembang berisiko ‘de-industrialisasi dini’.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memproyeksikan Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Kamboja akan memindahkan 56% pekerjaan ke otomatisasi pada beberapa dasawarsa mendatang. Sedangkan 54% pekerja Malaysia terancam kehilangan pekerjaan. Semuanya tampak suram, kecuali Singapura yang kini penduduknya cuma 5,6 juta orang.

Sebagaimana telah terbukti pada Revolusi Industri 1, 2 dan 3 sebelumnya, bahwa negara berkembang tak banyak menjadi pemain. Teknologi negara berkembang merupakan teknologi “second” jika dibandingkan dengan negara – negara maju. Tak heran jika sebagian besar negara berkembang hanya menjadi objek pasar produk negara – negara maju karena adanya monopoli teknologi. Jika daya tarik investasi negara berkembang hanya dari buruh murah maka selamanya kemajuan teknologi akan menjadi alat penjajahan gaya baru negara maju terhadap negara berkembang.

Jeratan Ekonomi bagi Negara-negara Berkembang

Tantangan banyaknya SDM khususnya pemuda, ekonomi digital dan revolusi Industri 4.0, serta target pasar negara dunia ketiga, tidak akan bisa diselesaikan dengan mengikuti arus globalisasi ekonomi digital. Pasalnya, dalam globalisasi ini, negara-negara berkembang dipaksa untuk menjadi user bukan pemegang ekonomi. Hal ini terlihat dari tetapnya pusat digitalisasi di Silicon Valley, AS. Penguasa search engine tetap dipegang Google. Bahkan dalam dunia bisnis digital, raksasa marketplace dunia tetap dipegang oleh Amazon dan Alibaba.

Hal ini juga terlihat dari pendidikan di kawasan ini yang berfokus pada pendidikan vokasional dan training atau pelatihan untuk menguasai IT. Menguasai IT dengan tingkat pendidikan vokasional di sekolah-sekolah menengah kejuruan, akan menjadikan SDM pemudanya menjadi user pengguna bukan maker (pembuat). Walhasil, SDM Negara-negara berkembang hanya akan menjadi para buruh yang bekerja di raksasa-raksasa bisnis digital negara maju.

Terlebih lagi dengan adanya RI 4.0, mesin-mesin kecerdasan artifisial akan menggantikan tenaga kerja manusia. Contoh kasus untuk Indonesia, jika tingkat pendidikan angkatan kerja rata-rata adalah SMK, maka mereka tidak akan terserap dalam dunia kerja. Karena dunia kerja menggunakan mesin, bukan manusia. Lantas SDM tenaga kerja akan diserap di mana?

Pada akhirnya, Indonesia digiring untuk menjadi kawasan bisnis digital, jasa dan pariwisata. Wajah negeri ini akan diubah menjadi kawasan ekonomi digital dan pariwisata. Ini adalah sebuah jeratan ekonomi yang meninabobokan. Pasalnya, sampai kapan pun Indonesia tidak akan menjadi negara industri. Tidak akan memproduksi apapun. Padahal jumlah SDM nya besar. Sehingga negara ini, akan tergantung pada produksi industri dari negara maju di kawasan lain.

Hal ini seiring dengan jeratan politik dan social, yang ada dalam rekomendasi World Economic Forum (WEF) di Hanoi, Vietnam, 11-13 September 2018. Sebuah gelaran forum ekonomi kawasan yang bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi bagi ASEAN, berupa munculnya pemimpin muda baru yang go digital, disrupt, dan toleran serta moderat. Para pemimpin politik yang akan berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi dari bidang jasa dan pariwisata. Serta lupa pada potensi sumber daya alam yang berlimpah di negerinya. ASEAN seolah dininabobokan dengan ekonomi digital dan dibuat lupa dengan SDA.

Jika ASEAN termasuk di dalamnya Indonesia bersibuk menyiapkan diri untuk RI 4.0, ekonomi digital, lantas siapa yang akan mengelola SDA negara-negara ASEAN? Jika negara-negara ASEAN berpuas diri dengan ekonomi digital, siapa yang akan melakukan pembangunan dan menguasai jalur perdagangan real di kawasan ASEAN? Dan pada akhirnya, siapa yang akan menguasai pasar ASEAN?

Sungguh, sangat miris jika negeri-negeri di kawasan ASEAN diubah menjadi kawasan jasa dan pariwisata semata-mata. Karena hal ini berarti, kawasan ini tidak akan memiliki kekayaan real. Bahkan, dibalik itu semua, China, AS, Jepang, dan negara ekonomi maju siap menjadikan ASEAN sebagai pasar untuk produk mereka. Siap menjerat wilayah ini dengan utang luar negeri atas nama pembangunan infrastruktur.

Hal ini mulai disadari sebagian pemimpin ASEAN. Sehingga PM Malaysia memutus sejumlah kontrak pembangunan dengan China. Demikian pun dengan Myanmar dan Vietnam. Karena proyek BRI(Belt road initiative) China akan menguasai jalur logistik dan distribusi yang menguasai ASEAN. China tidak sendirian. Ada Jepang dan India yang menjadi satelit AS untuk menguasai ekonomi kawasan ini dengan program Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika (Asia-Africa Growth Corridor/AAGC).

Sudah jelas sekali, ASEAN ini dijadikan bancakan dan rebutan oleh negara ekonomi maju. Dan WEF ternyata hanya membantu mengarahkan pemerintah negara-negara ASEAN untuk menyiapkan diri menjadi bancakan dengan mengikuti alur Revolusi Industri 4.0. dan ekonomi digital. Dengan dalih SDM adalah sumber daya tak terbatas, negara ASEAN dicetak hanya untuk menjadi negara jasa dan melupakan bahwa mereka punya SDA. Sehingga mudah bagi negara maju menguasai SDA kawasan ini.

Konvensi Internasional sebagai Jalan Masuk Penjajahan

Hampir semua negara-negara berkembang tergabung ke dalam organisasi dunia, baik skala regional, seperti ASEAN maupun skala internasional seperti PBB dan segala organisasi di bawah naungan PBB. Disadari ataupun tanpa disadari, sebenarnya inilah salah satu malapetaka yang menimpa dunia. Malapetaka akibat adanya konvensi (perjanjian-perjanjian) Internasional dan organisasi internasional. Misalnya saja ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional bentukan, telah menjadi kepanjangan tangan dari negara kapitalis untuk memaksakan rancangan ekonomi mereka untuk dunia. Di Forum ASEAN, para kapitalis negara maju seolah meyakinkan bahwa negara-negara ASEAN harus go digital, harus mengikuti RI 4.0. mengikuti alur mereka untuk pertumbuhan ekonomi.

Padahal dibalik itu semua, para kapitalis maju merancang beragam cara untuk mengeruk sumber daya alam negara-negara kawasan ini, mempekerjakan buruh murah, dan menguasai jalur logistik dan distribusi ekonomi kawasan. Seperti yang dilakukan China dengan OBOR (One Belt one Road) dan Jepang dengan konsep AAGC (Asia-Africa Growth Corridor).WEF menjadi sebuah forum penghasil kesepakatan dan perjanjian internasional untuk legalisasi menjerat ekonomi negeri-negeri ASEAN. Sehingga berhasil lah upaya para kapitalis dunia menjeratekonomiASEAN.

Sungguh, yang dibutuhkan negara-negara ASEAN dan seluruh negeri di dunia ini adalah pertumbuhan ekonomi riil yang berpengaruh terhadap kesejahteraan individu rakyat. Lapangan pekerjaan riil bagi rakyat. Harta negara yang riil, hasil produksi sumber-sumber kekayaan alam yang ada di setiap negara. Dan negara yang independen, bebas dari jeratan penjajahan ekonomi dari negeri manapun.

Dan ini hanya akan diraih dari sistem yang memiliki politik ekonomi yang benar yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi yang menjadikan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat individu per individu. Politik ekonomi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi riil dihasilkan dari kekayaan negara riil. Politik ekonomi yang menjadikan negara independen dan berdaulat mengurus kekayaan alam dan SDM nya, sehingga mampu keluar dari jeratan penjajahan melalui perjanjian dan organisasi internasional. Dan politik Ekonomi Islam ini hanya bisa dijalankan oleh Khilafah Islamiyah.

Khilafah Islam : Mewujudkan Teknologi yang Mensejahterakan

Islam adalah Dien yang sempurna dan paripurna. Dien yang berasal dari Zat Yang Maha Sempurna, Allah SWT. Tentu aturannya pasti mensejahterakan seluruh makhlukNya dan memberikan kebermanfaatan lil ‘alam. Berbeda dengan kapitalisme, dalam Islam tujuan Pendidikan Tinggi antara lain:

  • Memperdalam dan Mengkristalkan kepribadian Islami pada siswa pendidikan tinggi
  • Melahirkan para ahli dan spesialis disemua bidang kehidupan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.
  • Mempersiapkan tenaga ahli yang diperlukan untuk mengatur urusan masyarakat, misalnya Qadhi, ahli fikih, saintis, insinyur dan lain sebagainya.

Tujuan ini menempatkan bahwa lulusan merupakan pribadi-pribadi yang dicetak untuk menjadi spesialis yang mewujudkan kemaslahatan rakyat. Teknologi yang dihasilkan, adalah teknologi yang memberikan kemudahan dan kebermanfaatan untuk masyarakat banyak. Bukan sekedar orientasi keuntungan pribadi atau kelompok. Apalagi hanya sekedar niatan rendah seperti penguasaan sumber daya alam suatu negara ataukah monopoli teknologi untuk monopoli sektor ekonomi.

Wallahu A’lam Bis Showab

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 7 =