Sudah menjadi tradisi, setiap bulan Agustus masyarakat bersuka-cita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan tersebut; tak hanya di kota, tetapi bahkan di pelosok-pelosok desa. Kantor-kantor, jalan-jalan raya, bahkan lorong-lorong perkampungan pun dihiasi dengan berbagai hiasan menarik hingga menambah maraknya perayaan kemerdekaan. Semua itu terkesan seolah-olah bahwa masyarakat Indonesia memang benar-benar telah merdeka. Di antara hiruk-pikuk perayaan tersebut, pertanyaan, “benarkah Indonesia sudah benar-benar merdeka?” masih layak kita lontarkan saat ini. Sebab, selama 63 tahun Indonesia merdeka, cita-cita kemerdekaan—berupa terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera—masih jauh dari kenyataan.

Di usia yang sudah mencapai rata-rata harapan hidup orang Indonesia, memang kemerdekaan ini patut kita syukuri. Lebih bersyukur lagi, usia 63 tahun ini berada di kisaran umur Nabi Muhammad SAW yang sekitar 62 tahun. Namun demikian, melihat kehidupan masyarakat saat ini malahan cenderung semakin buruk. Pertanyaan “sudahkan kemrdekaan sejati benar-benar sudah kita raih?” mungkin akan terjawab oleh fenomena balap karung yang selalu saja dilombakan tiap 17 Agustusan. Permainan itu sesungguhnya mencerminkan jiwa bangsa.

Balap karung persis menunjukkan perjalanan bangsa Indonesia yang selalu saja kesrimpung. Maklum, nafsu untuk berlari besar tapi tenaga mampat karena kedua kaki terbelenggu (ujung karung). Ironisnya, (karung) belenggu itu kita pegang sendiri kencang-kencang dengan kedua belah tangan.

Kita teriak-teriak, “kita harus bangkit, kita harus mandiri, kita harus bisa bersaing dengan bangsa lain”. Atau kita gembar-gembor “merdeka merdeka!” Tapi, di saat yang sama kita menghamba pada bangsa penjajah.

Lebih dari 100 juta (setengah jumlah penduduk) orang Indonesia terjerumus dalam jurang kemiskinan. Lebih dari 40 juta (>20%) orang menganggur. Jutaan anak putus sekolah. Jutaan balita mengalami gizi buruk. Harga-harga barang dan jasa semakin melambung. Hidup semakin tidak mudah meski sekadar untuk mencari sesuap nasi. Pendidikan dan kesehatan semakin mahal. Stress pun meningkat. Kriminalitas merajalela di mana-mana. Baru kehidupan semacam inilah yang bisa diwujudkan oleh sistem di negeri ini, meski sudah puluhan tahun merdeka.

Kehidupan bernegara di negeri ini menampakkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Pemerintah terlihat begitu lemah dalam menghadapi tekanan asing, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun bidang lainnya. Liberalisasi budaya dan agama tampak semakin marak. Budaya Barat yang hedonis semakin berkembang di negeri ini. Wacana liberalisasi agama bahkan sudah menyentuh sendi-sendi pokok akidah dan syariah.

Kita Belum Merdeka

Merdeka, secara ringkas, bisa kita maknai bebas dari penjajahan. Jika yang dimaksud penjajahan adalah hadirnya militer asing yang masuk mencaplok wilayah negeri ini dan menguasainya serta adanya pemerintahan orang asing, maka negeri ini bisa dikatakan sudah merdeka. Namun, mengukur penjajahan dan kemerdekaan seperti itu jelas masih sangat minimal dan menafikan fakta penjajahan secara menyeluruh.

Penjajahan selalu berkaitan dengan penguasaan, pengendalian, dan pengeksploitasian pihak-pihak yang terjajah; bisa menyangkut urusan-urusan negara dan rakyatnya; bisa juga menyangkut berbagai sumberdaya alamnya; bisa juga berkaitan dengan kontrol atas kebijakan dan penentuan arah negara ke depan.

Jika penguasaan, pengendalian, dan pengeksploitasian suatu bangsa atau negara berada di tangan bangsa dan rakyat negara itu sendiri, maka bangsa dan negara itu bisa disebut merdeka. Sebaliknya, jika ketiganya berada di tangan pihak asing, baik negara maupun lembaga atau perusahaan asing, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, maka bangsa dan negara itu masih terjajah.

Dari sisi penguasaan, urusan negara dan rakyat negeri ini ternyata tidak sepenuhnya berada di tangan rakyat dan pemerintahnya, tetapi dikuasai dan ditentukan oleh pihak asing. Ini sudah berlangsung sejak lama. Secara politik Pemerintah terlihat seakan tak berdaya dan hanya mengikuti skenario global Barat dalam perang melawan terorisme dengan segena akibatnya. Lalu dari sisi sumberdaya alam, penguasaannya mayoritas berada di tangan perusahaan asing.

Dari sisi pengendalian, berbagai kebijakan negara sejak lama tampak jelas banyak dikendalikan oleh negara asing, baik secara langsung maupun melalui IMF, Bank Dunia, dan lembaga internasional lainnya. Negeri ini sudah jatuh dalam jebakan utang luar negeri yang memang merupakan strategi Barat untuk mengendalikan (menjajah) negara lain, yaitu dengan memberikan utang jauh lebih besar daripada yang sanggup dibayar oleh negara sasaran. Hal itu diakui oleh John Perkins, think-thank AS yang bekerja di bawah pengawasan National Security Agency (NSA) AS. Dalam bukunya, Confessions of an Economic Hit Man (2005), ia mengakui bahwa Indonesia termasuk salah satu korban dari jebakan utang itu.

Setelah terjerat utang, jadilah IMF dan Bank Dunia berperan menentukan kebijakan yang harus dijalankan oleh negeri ini yang dipaksakan melalui LoI. Kebijakan itu di antaranya peningkatan utang, program privatisasi berbagai bidang—termasuk di sektor publik, pencabutan subsidi yang mengakibatkan di antaranya kenaikan BBM, serta sejumlah kebijakan moneter dan fiskal lainnya. Hampir bisa dikatakan bahwa desain dan strategi ekonomi negeri ini dirancang dan ditentukan oleh pihak asing.

Kendali asing ini juga terjadi dalam lapangan perundang-undangan. Beberapa RUU ditengarai disiapkan dan diarahkan oleh asing, yakni lembaga internasional seperti Bank Dunia. Campur tangan asing itu juga dirasakan dalam penetapan UU SDA (Sumber Daya Air), RUU BHMN, RUU Maritim, RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan), serta RUU Kelistrikan.

Dari sisi pengeksploitasian, mayoritas sumberdaya alam negeri ini sudah dikuasai asing. Cadangan minyak dan gas di Cepu yang sangat besar, misalnya, sudah dikuasai oleh Exxon Mobile. Beberapa BUMN juga telah dikuasai asing melalui program privatisasi. Akibatnya, eksploitasi sumberdaya ekonomi itu jelas dilakukan oleh dan di bawah penguasaan asing. Tentu saja, hasilnya lebih banyak demi kemaslahatan dan kesejahteraan asing. Pada akhirnya, kekayaan negeri ini—yang sebenarnya adalah milik umat—telah dikuasai oleh asing dan dikeruk demi kemakmuran asing.

Walhasil, penguasaan, pengendalian, dan eksploitasi negeri ini banyak berada di tangan asing, bukan di tangan rakyat dan pemerintah negeri ini. Artinya, negeri ini sebetulnya masih belum merdeka secara politik, ekonomi, pendidkan maupun sosial-budaya. Dengan kata lain, negeri ini baru menikmati kemerdekaan semu, karena dijajah oleh pihak asing melalui ideologi Kapitalismenya.

Merdeka dengan Islam

Bagi bangsa yang terjajah, hanya satu yang layak diupayakan, yaitu merdeka; membebaskan diri dari penjajahan. Upaya meraih kemerdekaan hakiki ini harus dilakukan secara benar. Upaya itu tidak lain melalui penegakan syariat Islam.

Misi Islam adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah SWT berfirman:

Allah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. (QS al-Baqarah [2]: 256).

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah akan membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya; dari kegelapan kekufuran ideologi dan sistem Kapitalisme-sekular maupun Sosialisme-komunis menuju cahaya iman, yakni ideologi dan sistem Islam.

Misi ini juga terekam baik dalam jawaban yang dikemukakan oleh Rab’i bin Amir, Hudzaifah bin Mihshin, dan Mughirah bin Syu‘bah ketika ditanya oleh Jenderal Rustum secara bergantian pada hari yang berbeda pada Perang Qadisiyah. Rustum bertanya, “Apa yang menyebabkan kalian datang ke sini?” Mereka menjawab, “Allah telah mengutus kami untuk membebaskan siapa saja—yang mau—dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah semata, dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dan dari kelaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam….” (Târîkh at-Thabarî, II/401, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut.1407).

Inilah kemerdekaan hakiki yang akan diwujudkan oleh Islam. Walhasil, Islamlah yang akan membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kapada Allah semata, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya, dan dari kelaliman agama dan ideologi selain Islam (Kapitalisme-sekular maupun Sosialisme-komunis) menuju keadilan Islam. Kemerdekaan hakiki inilah yang semestinya berusaha kita wujudkan.

Untuk mengupayakan semua itu maka kita harus:

Pertama: menempatkan kedaulatan hanya milik Allah semata, yakni milik syariah, bukan di tangan manusia.

Kedua: menerapkan syariat Islam. Kedaulatan milik Allah itu hanya akan terwujud secara praktis dengan penerapan syariat Islam. Penerapan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan akan membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, semua pihak hendaknya menempatkan penegakan syariat Islam sebagai agenda utamanya. Mengamalkan syariah dalam kehidupan pribadi, sosial, dan negara merupakan kewajiban setiap Muslim sekaligus merupakan bentuk kemerdekaan yang hakiki.

Ketiga: mencampakkan ideologi dan sistem Kapitalisme-sekular maupun Sosialisme-komunis, yang notabene buatan manusia, sekaligus menolak segala bentuk penjajahan. Sebab, semua ideologi dan sistem di luar Islam itu hanya akan menjerumuskan manusia ke dalam penjajahan. Kita harus mencampakkan akidah sekularisme dan semua pemikiran turunannya semisal liberalisme, pluralisme, HAM, demokrasi dan sebagainya. Kita pun harus menolak segala bentuk campur tangan dan penjajahan asing sekaligus mewujudkan kemandirian di segala bidang.

Khatimah

Sudah saatnya kita memerdekakan diri. Sudah saatnya kita bangkit dan bersatu menerapkan syariat Islam. Sudah saatnya kita mewujudkan kepemimpinan yang islami dengan jalan menegakkan kembali institusi Islam, yakni Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah inilah yang akan mengantarkan kita menuju kemerdekaan yang hakiki, yakni menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. (Diolah dari berbagai sumber).

Dunia remaja saat ini sudah tidak asing lagi dengan istilah ‘kebebasan’ atau freedom. Kebebasan diartikan sebagai bebasnya memenuhi kebutuhan tanpa terikat dengan aturan. Ide kebebasan yang ditawarkan Barat berakar dari pandangan hidup kapitalisme-sekuler. Dimana ide kebebasan itu telah banyak diadopsi oleh remaja di Indonesia yang mayoritas Muslim. Adanya ide kebebasan itu, membuat seolah-olah hukum atau aturan yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat menjadi semu. Sehingga para remaja dengan mudahnya melakukan seabrek kebebasan.

Atas dasar kebebasan berekspresi, para remaja mulai meniru gaya hidup Barat yang serba bebas. Dugemlah, ngedrugs, ngedate, free seks, pornografi sampai pornoaksi bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan bahkan dilakukan. Pemujaan terhadap artis pun bukanlah hal yang asing lagi di kalangan remaja. Tidak heran bila kebanyakan remaja saat ini berlomba-lomba meniru gaya hidup para artis. Mereka rela berkorban baik tenaga bahkan materi sekalipun. Para selebritis lebih mereka kenal daripada Nabi Muhammad sebagai teladan umat, Mendengarkan musik-musik Barat lebih mereka sukai daripada mendengarkan dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Remaja sering digambarkan sebagai usia dimana manusia bisa ditolerir untuk melakukan banyak pelanggaran terhadap norma baku masyarakat. Yang akhirnya tanpa pikir panjang mereka bebas mencoba hal-hal yang cenderung negatif itu. Apalagi, tersedia fasilitas yang mendukung kearah sana.

Di sisi lain, adanya kebebasan pers, media massa dengan bebasnya menerbitkan berita-berita yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini. Media-media porno dengan bebasnya tersebar dimana-mana. Televisi merupakan media yang memberikan akses yang besar terhadap perilaku remaja. Kita bisa lihat tayangan-tayangan sinetron atau film remaja yang telah menjurus kepada gaya hidup seks bebas (Masya Allah !), dan banyak bermunculan acara-acara TV untuk remaja yang memuat hal-hal yang dianggap sebagai kebebasan bertingkah laku mereka. VCD-VCD porno tentang gaya hidup seks bebas remaja dengan mudahnya didapatkan oleh para remaja. Radio-radio pun tak kalah gencarnya dalam mengekspos dunia remaja dengan kehidupan bebasnya, situs-situs porno dengan mudah dapat diakses oleh para remaja. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya dari perilaku negatif remaja saat ini.

Hal ini tentu saja dimanfaatkan dengan baik oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan Islam. Banyak  upaya yang dilakukan mereka dalam mencengkram remaja Muslim. Mereka ingin mencetak remaja Muslim seperti remaja Barat yang kehidupan sosialnya bobrok. Namun, mereka gambarkan kehidupan remajanya sebagai kehidupan yang glamour dan indah yang memang sesuai buat having fun. Mereka tunjukkan bahwa kehidupan para remajanya layak ditiru oleh remaja Muslim, tentu saja mereka berikan sejumlah perangsang bahwa kehidupan remaja itu indah dan harus dinikmati. Sampai-sampai ada istilah “Mumpung masih muda, kapan lagi bersenang-senang.” Belum lagi didukung dengan fasilitas yang tersedia, tentu saja memuluskan jalan mereka. Kondisi ini mempermudah para pencari uang (siapa lagi kalau bukan para kapitalis) yang memanfaatkan para remaja sebagai sumber investasi mereka dengan meninabobokan dan menyuguhkan hal-hal yang baru yang lebih praktis dan ‘enak’ dilakukan, bahkan menjadi fasilitator bagi remaja untuk mencoba hal-hal tadi dengan dalih kebebasan berekskspresi atau seni sekalipun.

Akses nyata dari kebebasan ini adalah meningkatnya tindakan kriminalitas seperti pemerkosaan, aborsi, bunuh diri, pembunuhan pasangan tak resminya (alias pacarnya) karena mengandung, dan tindakan kriminalitas lainnya. Masih banyak dampak negatif dari kebebasan berekspresi. Tidak ada sama sekali dampak positif dari kebebasan ini. Lantas bagaimana kita harus bersikap, apakah akan menerima kebebasan yang disodorkan oleh pihak Barat yang jelas-jelas memberikan dampak yang negatif? Tidakkah kita resah dengan kemerosotan moral generasi muda sekarang akibat diadopsinya ide kebebasan berekpesi tersebut?

Menggagas Solusi Tuntas

Islam memandang bahwa kebebasan adalah bebas dari aturan yang membelenggu terhadap pelaksanaan hukum Allah. Sebagai Muslim kita dituntut untuk selalu terikat dengan aturan Allah di setiap aktivitas yang kita lakukan. Keterikatan terhadap seluruh aturan Islam, bagi muslim tentunya, selain mendapatkan pahala disisi Allah karena telah melaksanakan aturan-NYa juga akan mendatangkan keselamatan dan ketentraman jiwa.

Islam tidak pernah melarang remaja untuk mengekspresikan dirinya dalam kehidupan selama tidak melanggar dari koridor (aturan) yang ada.. Misalnya tentang pergaulan, Islam tidak melarang kita bergaul dengan siapa saja tapi kita harus memperhatikan kondisi yang ada seperti tidak berdua-duaan (kholwat) dengan lawan jenis bukan mahram, apalagi pacaran yang telah menjadi jargon remaja saat ini. Bila kita lihat dengan adanya aturan tersebut tentu saja akan dapat menghindari yang namanya perzinahan, apalagi aborsi yang termasuk kategori pembunuhan.

Islam memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan ”kalau begitu harus bagaimana menyelesaikan masalah ini?” Maka jawabannya tentu harus kembali pada tiga aspek penting yang senantiasa mempengaruhi kehidupan kita, yaitu individu, masyarakat dan negara.

Aspek individu. Setiap remaja Islam harus kembali mengokohkan keimanannya, dengan berani mengatakan tidak terhadap seruan-seruan kebebasan, lalu menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga harus kembali mengkaji ilmu-ilmu keislaman berkenaan dengan sistem interaksi laki-laki dan perempuan.

Aspek Masyarakat. Budaya permisif di tengah-tengah masyarakat harus dihilangkan, sehingga menjadikan kembali masyarakat sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran), termasuk dalam hal ini institusi keluarga.

Aspek Negara. Negara harus dikembalikan fungsinya sebagai penjaga dan pelindung aqidah masyarakatnya, dengan melarang hal-hal berbau pornografi, kebebasan seksual, serta menerapkan sistem hukum yang tegas bagi para pelanggarnya.

Penutup

Ketika harus memilih diantara dua pilihan, dimana satu membawa kehancuran dan kebinasaan, sementara yang lain membawa sejahtera, sesuai dengan fitrah. Dimana kesucian, kehomatan serta kemuliaan umat manusia akan terjaga, tentu hal yang sangat mudah. Tetapi bila masih ada saja yang memandangnya sulit, bahkan merasa berat untuk menentukan pilihan, karena sekedar mengikuti hasrat dan hawa nafsu. Wallahu’alam, mari kita pertanyakan akal sehat dan nurani kita yang paling dalam, ada apa gerangan dengan kita??

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng kini tinggal dalam hitungan hari, tepatnya tanggal 22 Juni 2008. Momentum ini memunculkan pandangan-pandangan segar di kancah perpolitikan yang kali pertama merupakan kebebasan untuk menentukan sendiri calon gubernur yang layak memimpin Jateng. Banyak kalangan berharap Jateng menjadi lebih baik pasca dilangsungkannya Pilkadal. Harapan bahwa pilkada kali ini berlangsung damai dan dapat melahirkan pemimpin daerah yang amanah, kapabel, serta melayani dan memperjuangkan nasib rakyat. Namun, tidak sedikit juga yang cenderung apatis dalam Pilkadal Jateng kali ini. Pasalnya, Pilkada sering kali sekedar dijadikan alat melahirkan mesin politik demi kepentingan partai, kelompok, atau bahkan kepentingan internasional, dalam hal ini negara kapitalis (baca: Penjajah).
Dipilihnya mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadal) tidak lepas dari pengalaman buruk di masa lalu, ketika hak memilih kepala daerah ada pada anggota DPRD. Tetapi, justru mereka malah memanfaatkan itu demi kepentingan diri dan partainya. Sering terdengar, hak suara mereka bisa dibeli oleh para calon kepala daerah. Akibatnya, kepala daerah yang mampu membeli suara itulah yang menang. Karena itu, Pilkada secara langsung dinilai akan lebih mencerminkan kedaulatan rakyat, karena rakyat sendirilah yang secara langsung memilih pemimpin daerahnya. Dengan pemilihan langsung, kepala daerah akan lebih bisa dipertanggungjawabkan; kepentingan kelompok/partai akan bisa diputus; peluang KKN dan politik uang bisa diperkecil; mutu proses Pilkada akan meningkat; kepala daerah terpilih akan lebih berkualitas, bersih KKN, dan peduli rakyat.

Pilkada Langsung Sebuah Upaya Demokratisasi
Menurut Tommi Legowo dari CSIS beranggapan bahwa Pilkadal adalah instrumen penting untuk transisi demokrasi di Indonesia. Sekalipun, masing-masing daerah ada kekhususan dalam hal dinamika proses, karakter pemilih dan cara penyelesaian masalah. Dalam kaitan ini, cara-cara menggalang dukungan juga berbeda-beda. Meskipun pada akhirnya, dari segi dinamika politik, proses Pilkada relatif masih menghasilkan birokrat ketimbang pemimpin dengan latar belakang berbeda. Politisi menjad kepala daerah juga bukan merupakan hasil sebagian besar Pilkada. Hampir 80% adalah mereka yang berlatar belakang birokrasi.
Di Jawa Tengah sendiri peta persaingan antar kontestan Pilgub 2008 menunjukkan adu kekuatan yang berbeda dengan pilkadal lain di tanah air. Hal ini dikarenakan calon yang maju dianggap berasal dari kelompok terpilih yang bisa mewakili identitas sosial di masyarakat. Ada yang masih aktif sebagai bupati, pimpinan parpol, pimpinan ormas, bahkan ada dua purnawirawan jendral. Selain itu cawagub Rustriningsing adalah satu-satunya calon perempuan yang diharapkan bisa memperjuangkan perempuam Jawa Tengah.
Pilkada secara langsung ini memang sebagai upaya demokratisasi, terutama di bidang politik, yang dilakukan sebagai tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998. Pilkada pada Orde Baru dinilai sangat sentralistik karena semua bertumpu pada kehendak Pak Harto melalui mesin politiknya, Golkar. Akibatnya kepala daerah waktu itu lebih cenderung mengabdi pada kepentingan pemerintah pusat (presiden) ketimbang rakyat di daerahnya. Sehingga, ketika gerakan reformasi digelindingkan, salah satu sasaran yang hendak diubah adalah mekanisme Pilkada ini.
Padahal, seperti diungkapkan Ismail Yusanto (Jubir HTI), kondisi buruk yang sekarang tengah melanda rakyat sesungguhnya berpangkal pada buruknya kualitas pemimpin dan birokrasi yang dipimpinnya serta tatanan yang berdasar pada pemimpin itu bekerja. Pilkada secara langsung sebenarnya hanya memberikan satu kepastian, yakni terpilihnya kepala daerah secara langsung. Titik. Selebihnya tidak ada jaminan bahwa kualitas mereka yang terpilih itu pasti akan lebih baik. Perbaikan sistem yang diperlukan guna memberikan solusi atas berbagai persoalan yang melilit bangsa ini bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan langsung atau tidak langsungnya kepala daerah terpilih., karena ia merupakan produk dari ideologi dan suprasistem yang tengah diberlakukan saat ini. Oleh karena itu belum tentu cara pemilihan kepala daerah secara langsung akan memberikan solusi atas berbagai kesulitan yang tengah di derita rakyat. Faktanya, Presiden yang baru dipilih secara langsung, ia malah memberikan tambahan kesulitan kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM.
Harapan orang jika Pilkada secara langsung oleh rakyat, tentu rakyat akan memilih yang bersih dari KKN dan peduli rakyat tampaknya juga belum tentu tercapai. Pertama, calon kepala daerah yang akan berlaga di arena Pilkada menurut ketentuan harus dicalonkan oleh partai politik. Pada tahap ini, parpol mestinya akan menjaring calon yang terbaik. Tapi, pada kenyataannya tidaklah selalu seperti itu. Hak parpol untuk mencalonkan ini ternyata tidak begitu saja diberikan kepada “orang yang baik”, apalagi secara gratis. Banyak terjadi orang yang ingin dicalonkan ternyata harus membayar sejumlah uang kepada parpol yang akan mencalonkannya. Ini baru biaya untuk tahap pencalonan. Belum lagi untuk biaya kampanye serta biaya ini dan itu. Di Jateng, para calon juga harus merogoh kocek tidak sedikit agar bisa memenangkan coblosan pada Minggu 22 Juni 2008. Untuk menggerakkan mesin politik, sang calon atau partai pengusung juga mesti menyiapkan pundi-pundi antara Rp 400 miliar-500 miliar. Pada situasi seperti ini, wajarlah bila lantas berkeliaran ”para penyandang dana” yang sanggup menyediakan dana yang diperlukan oleh para calon. Padahal tentu saja, dana yang diberikan tidak secara gratis. Harus ada imbalannya. Entah itu berupa proyek, izin untuk membuka bisnis ini dan itu, bahkan mungkin juga uang tersebut harus dikembalikan berikut bunga dan bonus. Walhasil, pada tahap pencalonan saja, yang akan terjaring bukan yang “bermutu” tapi yang “beruang” atau yang didukung kalangan “beruang” yang tentu saja pasti punya pamrih. Karenanya, wajar bila marak protes di sejumlah daerah termasuk Jateng karena ada orang yang jelas-jelas korup lolos juga menjadi cagub/cawagub.
Kedua, melalui proses pencalonan yang seperti itu, maka rakyat sesungguhnya tidak punya pilihan kecuali menerima kemungkinan-kemungkinan dari calon yang tersedia. Artinya, tidak selalu dari proses pemilihan langsung itu akan terpilih kepala daerah yang bermutu, berapapun besarnya keinginan rakyat memilih orang yang terbaik untuk menjadi pemimpinnya.
Dengan demikian, Pilkada secara langsung tidak terlepas dari upaya demokratisasi yang berbahaya. Mengingat, ketentuan mengenai otonomi daerah memang meberikan kekuasaan dan kewenangan lebih besar kepada daerah. Dari sini saja, Pilkada bisa membawa kemungkinan bahaya, yakni ketika konspirasi jahat yang bergelimang uang (penjudi, rezim korup, pengusaha hitam) ditambah dengan dukungan pihak luar negeri mampu menempatkan penguasa yang didukungnya. Ia akan bekerja dengan segenap kekuasaan dan kewenangan yang besar itu demi mereka semua, bukan untuk rakyat. Bisa dibayangkan apa jadinya nanti. Kekhawatiran itu sekarang sudah terjadi. Di Jateng, ada Bupati yang tega “menjual” sumber air yang sangat besar kepada sebuah perusahaan air minum terkenal yang berakibat merugikan para petani di sana yang selama puluhan tahun menikmati air yang melimpah.
Bahaya paling penting adalah rakyat menjadi lupa bahwa perbaikan negeri ini semestinya, di samping dengan menghadirkan pemimpin yang baik, adalah dengan menghadirkan sistem yang baik, dan itu berasal dari Dzat Yang Mahabaik. Dialah Allah SWT. Itulah Syariat Islam.

Pilkada dalam Islam

Di dalam sistem pemerintahan Islam Kepala Daerah propinsi disebut Wali. Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) wilayah tertentu. Para wali adalah para penguasa (hukam) karena wewenangnya dalam hal ini adalah wewenang pemerintahan. Di dalam Qamus al-Muhith dinyatakan: Wa Waliya asy-syay’a wa waliya ‘alayhi wilayah wa walayah adalah mashdar. Wilayah adalah al-khuththah (jalan), al-imarah (kepemimpinan), dan as-sulthan (kekuasaan).”. Karena para wali adalah penguasa, maka mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagai penguasa, yaitu: harus seorang laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil dan termasuk orang yang memiliki kemampuan dan dipilih dari kalangan ahli taqwa dan kuat pribadinya. Jabatan wali memerlukan adanya pengangkatan dari Khalifah atau orang yang mewakili khalifah dalam melaksanakan pengangkatan itu. Khalifah adalah orang yang dipilih oleh umat karena tingkat ketaqwaan dan kemampuannya dalam menerapkan hukum-hukum Allah, dia tentu mengetahui siapa saja yang layak jadi wali di suatu wilayah. Berbeda dengan pengangkatan gubernur di Indonesia sekarang ini yang harus dipilih langsung oleh rakyat. Jika rakyat pemilih adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pemerintahan dan kemampuan calon gubernur, maka bisa kita lihat hasil pilihan rakyat, tidak jauh dari gubernur yang memberikan uang (baca: suap) terbanyak, atau wajah gubernur yang berkharisma saja atau karena gubernur tersebut banyak pendukungnya. Rakyat cenderung ikut-ikutan dalam memilih, jarang menggunakan kecerdasan politiknya.
Nabi saw. Senantiasa memilih para wali beliau dari kalangan mereka yang layak memimpin suatu pemerintahan serta orang-orang yang memiliki keilmuan dan telah dikenal ketaqwaannya. Beliau juga memilih mereka berdasarkan kriteria paling sempurna dalam menjalankan tugas-tugasnya dan paling mampu menanamkan kecintaan kepada Negara Islam di hati rakyat. Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya:
“Adalah Rasulullah saw apabila mengangkat pimpinan suatu detasemen, maka beliau menasehati, khusus kepada pimpinan itu agar bertaqwa kepada Allah serta berlaku baik kepada kaum muslimin yang menyertai mereka.”(HR Muslin)
Wali adalah pimpinan yang memimpin suatu daerah, sehingga hadist ini bisa berlaku bagi dirinya.
Adapun berkaitan dengan pemberhentian wali, seorang wali diberhentikan jika Khalifah memandang perlu untuk memberhentikannya atau jika penduduk wilayah itu atau mereka yang menjadi wakil penduduk wilayah tersebut menampakkan ketidakridhoan dan ketidaksukaan mereka terhadap walinya. Dalam hal ini, Khalifah yang dipilih dan dibaiat oleh rakyat untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunnah Rasul, dengan dorongan imannya, tentu akan merasa bertanggung jawab untuk memilih kepala daerah yang notabene merupakan bawahannya itu dengan sebaik-baiknya, yang amanah dan yang memiliki kemampuan.

Peran Politik Rakyat dalam Pilkada dalam Sistem Islam
Pertama, rakyat melalui wakilnya di majelis umat boleh saja mengusulkan siapa yang layak untuk sebagai kepala daerah. Kedua, setelah terpilih, rakyat berperan (baca: berkewajiban) untuk mengontrol kepala daerah itu agar ia selalu bersikap amanah dan memimpin daerahnya berdasarkan Syariah islam dengan sebaik-baiknya agar rakyat merasakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan.
Di dalam Islam, mekanisme kontrol terhadap kepala daerah, pertama tentu datang dari Khalifah yang telah mengangkatnya, seperti Umar bin Khaththab yang mengingatkan Amru bin Ash agar dia memimpin dengan sebaik-baiknya, dengan menggores garis lurus pada tulang dengan pedangnya. Kedua, datang dari majelis umat yang terdiri dari perwakilan rakyat. Ketiga dari partai politik yang ada, dari rakyat langsung, serta dari system Islam yang membuatnya tidak mudah untuk menyimpang. Yang paling penting, kontrol itu juga datang dari dalam dirinya berupa rasa iman dan taqwa yang dalam kehidupan Islam-sangat berbeda dalam dengan system sekuler seperti sekarang ini-akan selalu terbina.
Dalam era otonomi daerah, pemilihan kepala daerah bisa memberikan kesempatan untuk penerapan syariat Islam di level daerah; apalagi bila didukung oleh DPRD, niat itu akan lebih mudah diwujudkan seperti yang terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bulukamba, Sulawesi Selatan, misalnya, telah dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Busana Muslim, Perda tentang Pemberantasan Buta Huruf al-Qur’an, Perda Larangan Minuman Keras yang berhasil menekan tingkat kriminalitas hingga 85%, dan Perda tentang Zakat yang mampu mendongkrak PAD yang sebelumnya hanya 9 miliar rupiah menjadi 90 miliar atau 10 kali lipat. Keempat Perda itu tentu masih sangat jauh dari mencukupi untuk penerapan Syariat Islam secara kaffah. Tapi, dengan pemimpin yang pro Syariah (Bupati Bulukamba, meski dari Golkar, ia sangat bersemangat untuk menerapakan Syariah) dan dengan dukungan DPRD serta dukungan rakyat secara keseluruhan, peluang penerapan syariat Islam tentu akan lebih terbuka.

Khatimah
Perjuangan penerapan Syariat Islam tetap harus bergulir sekalipun dalam system demokrasi yang tidak akan pernah memberikan tempat untuk diberlakukannya Syariat secara kaffah. Oleh karena itu, sikap dan peran umat dalam Pilkada dalam system demokrasi seperti saat ini harus tetap memainkan perannya secara proaktif. Artinya, umat tidak boleh lagi sekedar menjadi pendukung calon kepala daerah tanpa jelas hendak kemana yang didukungnya itu akan membawa mereka. Tegasnya, umat harus berkata bahwa mereka hanya mau mendukung calon kepala daerah yang amanah dan mau menerapkan Syariah Islam. Wallahu a’lam.

Sumber Rujukan:
1. Suara Merdeka, Kamis, 27 Desember 2007: Laporan Akhir Tahun Jawa Tengah,.
2. Laporan Seminar CSIS “Pilkada: Masalah dan prospek”, 30 Agustus 2005.
3. Buletin Al Islam Edisi 259/Tahun XII
4. Al-Waie No.59 thn V, Juli 2005: Pilkada Langsung Bukan Jaminan.

Siapa pun pasti sepakat bahwa pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Sama halnya dengan pangan, sandang dan papan. Bahkan dalam institusi yang terkecil seperti keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama. Namun, sungguh miris rasanya menatap kondisi pendidikan di negeri ini. Permasalahan kualitas pendidikan di negara ini masih berada dalam potret buram dan masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Hasil survey tahun 2007 World Competitiveness Year Book memaparkan daya saing pendidikan dari 55 negara yang diseurvei, Indonesia berada pada urutan 53. Di sisi lain, menurut laporan United Nation Development Programe (UNDP), Human Development Index (HDI) Indonesia pada tahun 2007 berada pada urutan ke-107 dari 177 negara. Indonesia memperoleh indeks 0,728. Di kawasan ASEAN Indonesia menempati urutan ke-7 dari sembilan negara ASEAN yang dipublikasikan. Peringkat teratas di ASEAN adalah Singapura dengan HDI 0,922, disusul Brunei Darussalam 0,894, Malaysia 0,811, Thailand 0,781, Filipina 0,771, dan Vietnam 0,733. Sedangkan Kamboja 0,598 dan Myanmar 0,583 berada di bawah HDI Indonesia. Sekali lagi, laporan ini menunjukkan masih rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini. Pasca kenaikan harga BBM yang hampir mencapai 30% sudah pasti selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Dampak kenaikan ini membuat pendidikan menjadi suatu komoditas yang semakin sulit dijangkau lebih-lebih oleh rakyat miskin. Pasalnya sekolah semakin mahal. Untuk masuk sekolah dasar yang unggul saja, orangtua bisa menghabiskan uang jutaan rupiah. Memang ada yang murah, tetapi jangan ditanya kualitasnya; tentu apa adanya. Belum lagi, problem lain masih tentang pendidikan di negeri ini juga terjadi di sana-sini. Mulai dari sarana yang tidak memadai, membengkaknya anak putus sekolah, obral ijazah, jual-beli nilai, ketidakprofesionalan para pendidik, kebijakan Pemerintah yang anomali dan kurikulum yang gonta-ganti, sampai pada output peserta didik dengan kualitas yang serba tanggung, kepribadian amburadul dan keahlian minim. Melihat sederet permasalahan di atas, ada apa sebenarnya dengan sistem pendidikan kita? Mampukah kita mengurai ‘benang kusut’ permasalahan pendidikan untuk bangsa ini agar pendidikan berkualitas untuk semua kalangan, baik kaya atau miskin, bisa diwujudkan? Lantas, bagaimana caranya agar ‘benang kusut’ permasalahan pendidikan bisa diselesaikan secara tuntas? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba penulis uraikan pada tulisan di bawah ini. Mengurai ‘Benang Kusut’ Permasalahan Pendidikan Indonesia Diakui atau tidak, bangsa ini sekarang sudah mengadopsi secara penuh sistem pendidikan sekular-materialistik. Sistem ini berakar dari ideologi kapitalisme yang meniscayakan sistem politik, ekonomi, termasuk pendidikan yang kapitalistik. Wajah pendidikan yang bersifat sosial berubah menjadi profit oriented. Kapitalisasi pendidikan telah menjadi suatu prinsip yang harus dijalankan oleh setiap institusi pendidikan di negeri ini. Pada akhirnya, pendidikan pun menjadi komoditas ekonomi. Pendidikan perspektif kapitalisme mendefinisikan bahwa kegiatan pokok pendidikan adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang tidak punya ketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan orang yang punya ketrampilan. Logika perdagangan jasa pendidikan sebagaimana diutarakan Prof. Dr. Sofian Effendi (mantan Rektor UGM) mengikuti tipologi yang digunakan oleh para ekonom kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi dalam 3 sektor. Sektor primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Sektor tersier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier dalam jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan tiga negara maju (AS, Inggris, dan Australia) amat getol menuntut sektor jasa pendidikan melalui WTO karena mereka sangat diuntungkan dalam perdagangan ini. Misalnya, Amerika Serikat,. pada tahun 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14 milyar; Inggris sumbangan eksport pendidikan mencapai 4 persen dari total penerimaan sektor jasa negara tersebut; Australia, yang pada tahun 1993, ekspor jasa pendidikan dan pelatihan telah menghasilkan AUS $ 1,2 milyar. (Dikutip dari tulisan;”Liberalisasi Pendidikan dan WTO” Dani Setiawan, Program Officer Koalisi Anti Utang (KAU), anggota Aliansi Advokasi Pendidikan Nasional). Akhirnya, ketika Indonesia telah telah menjadi anggota WTO (1995) dan telah ikut menandatangani GATS (General Agreement on Trade in Services) pada bulan Desember 2005 maka siap ataupun tidak siap Indonesia harus mengikuti arus pasar internasional. Artinya, semua aspek mengalami liberalisasi dan kapitalisasi, termasuk bidang pendidikan. Proses otonomi pendidikan dasar-tinggi dan pencabutan subsidi pendidikan dilakukan karena dianggap menghambat persaingan bebas-dalam bidang pendidikan. Implikasinya, pendidikan murah apalagi gratis hanya isapan jempol belaka. Karena pemerintah hanyalah regulator dan dijauhkan peranannya untuk intervensi di bidang pendidikan. Di sisi lain, investasi kapitalis domestik dan asing dalam pendidikan di Indonesia masuk secara legal. Lihat saja UU No 20/2003, Pasal 53 tentang BHP; RUU BHP dalam Pasal 6 ayat (1): ”lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat mendirikan BHP baru di Indonesia bekerjasama dengan BHP yang keseluruhan anggota MWAnya berwarganegara Indonesia”; PerPres No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka dan Bidang Usaha Yang Tertutup dengan Persyaratan Penanaman Modal. Pendidikan Dasar-Menengah-Kejuruan-Vokasional-PT batas Pemodal Asing 49%.

Target Investor Asing dalam Bidang Pendidikan

Kapitalisasi dan liberalisasi merupakan paket yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sistem kapitalisme itu sendiri. Gurita sistem kapitalisme tidak akan mengakar ketika sistem pendidikan tidak dikapitalisasi dan diliberalisasi. Agenda ini merupakan serangkaian dari kapitalisasi dan liberalisasi sumberdaya alam, listrik, kesehatan, dan sarana publik lainnya. Target dari agenda ini diantaranya:

· Memasarkan konsep dan manajemen pengelolaan pendidikan dari Asing/Barat, Terwujudnya SDM yang pro kapitalis adalah rangkaian penting guna terealisasinya agenda ini. Karena manusia-manusia pro kapitalis inilah yang akan memasarkan konsep dan manajemen pengelolaan dari Asing/Barat dari masalah pendidikan sampai nilai-nilai peradabannya. Untuk selanjutnya, SDM pabrikan sekolah kapitalis ini, sadar atau tidak, hanya menjadi antek-antek kapitalis. Banyak kalangan yang mensinyalir, akademisi yang serta merta menyetujui perubahan status peguruan tinggi menjadi BHMN adalah antek-antek mereka. Dimenangkannya Exxon Mobile dalam mengelola sumber minyak di Cepu tidak luput dari upaya yang cukup gigih dari antek-antek kapitalis. Swastanisasi SDA, listrik, juga sarana publik lainnya adalah berkat jasa anak bangsa yang menjadi antek-antek kapitalis. · Mewujudkan SDM yang murahan dan mudah dieksploitasi. Sekolah dalam pandangan kapitalis tidak lebih dari sekedar menghasilkan manusia-manusia dengan SDM murah dan mudah dieksploitasi. Biaya pendidikan yang mahal bagi masyarakat memaksa berbagai perguruan membuka “program khusus” untuk menghasilkan tenaga kerja yang “siap pakai”. Sekolah tidak lebih dari produsen tenaga kerja pesanan pasar. Lembaga pendidikan akhirnya lebih berorientasi pada bagaimana menjadikan anak-anak didiknya tenaga terampil, sementara faktor pembinaan kepribadian anak didik cenderung terabaikan.
Orientasi pendidikan peserta didik pun tidak lebih dari cepat lulus, segera mendapatkan pekerjaan yang layak, dan sesegera mungkin mengembalikan modal orang tua-walaupun dalam realitasnya tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Kenyataan justru bebicara lain. Lulusan dari beberapa perguruan tinggi semakin menambah jumlah pengangguran.
· Menanamkan nilai-nilai ideologi Barat dan menjauhkan ideologi Islam dari benak umat Praktis, pasca keruntuhan rezim sosialis-komunis lewat tangan besinya Uni Soviet, tinggal satu kekuatan yang mengahadang negara adidaya, yaitu kembalinya negara Islam ideologis dalam bingkai Kekhilafahan Islam. Dewan Intelijen Nasional (NIC) AS telah merilis laporan Global Proyek 2020 yang bertema ‘Pemetaan Masa Depan Global’. NIC adalah masyarakat intelijen AS yang berfungsi sebagai pusat penelitian strategis jangka menengah dan panjang, diantaranya membuat skenario yang akan dihadapi dunia pada tahun 2020. Laporan mereka menyimpulkan bahwa daya tarik Islam saat ini adalah seruan untuk kembali ke sumber keaslian Islam yang telah melahirkan peradaban Islam di masa lalu dan yang akan membawa perubahan substansial di masa datang di bawah kepemimpinan umum Khilafah Islamiyah. Lebih jauh lagi, laporan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintahan AS untuk menyiapkan perencanaan yang matang guna menghadapi Khilafah di masa mendatang.

Reposisi Paradigma Sistem Pendidikan

1. Pendidikan Penentu Kemajuan Bangsa
Pendidikan adalah investasi besar untuk kemajuan suatu bangsa. Jika menginginkan negeri ini maju sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian penuh untuk pendidikan. Pengeliminasian campur tangan pemerintah, baik secara parsial ataupun keseluruhan memalui otonomi atau privatisasi tidak bisa ditolerir. Masalah pendidikan adalah masalah regenerasi suatu bangsa. Bagaimana mungkin pemerintah mengangkat tangan dalam hal pendanaan pendidikan padahal dari sinilah lahir the next generation?. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan menjadi mutlak, sehingga pendidikan dapat diakses seluas-luasnya oleh seluruh masyarakat. Sudah selayaknya pemerintah meninjau ulang bahkan mencabut kebijakan otonomi/privatisasi pendidikan, pemerintah harus memberikan subsidi penuh bagi pendidikan dengan cara mengembalikan aset-aset ekonomi negara dari cengkeraman asing (diantaranya hasil hutan, tambang emas, minyak bumi, gas alam, dll) untuk membiayai pendidikan. Sebenarnya kekayaan negeri ini sangat brlimpah, jika dikelola dengan benar oleh negara bukan oleh asing, akan mencukupi untuk membiayai pendidikan. Misalnya, dari hasil hutan sebesar Rp 63 triliyun-72 triliyun (data tahun 2001), hasil tambang emas Freeport Rp 30 triliyun/tahun.

2. Output Pendidikan untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan
Pendidikan seharusnya diselenggarakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kekuatan moral melalui intelektualitas dan kepedulian sosial para lulusannya, mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan hasil-hasil risetnya. Seharusnya pendidikan diselenggarakan tak semata akademis, namun memberi ruang pada pembentukan karakter dan pembangunan nilai-nilai kepemimpinan.
Sementara saat ini pendekatan pendidikan cenderung diarahkan pada desain Economic Return Approach. Pantaskah menganalogikan pendidikan dengan proses produksi? Hitung ongkosnya serupa hitung input-proses-produk lalu lihat produktivitas lulusan, berapa jumlah lulusan yang diserap dunia kerja bukan menciptakan lapangan kerja serta mengelola asset-aset Negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Justru mind set yang ada saat ini di dunia pendidikan adalah paradigma dimana mereka dipekerjakan dan berapa penghasilan yang didapat? Kemudian disimpulkan bahwa pendidikan telah gagal atau berhasil.
Tak heran, betapa bangsa ini sulit sekali mencari sosok pemimpin. Sebab salah satu modal penting jaminan manusia berkemajuan telah semata menjadi sarana mendidik buruh, bukan ahli, bukan pakar, bukan manusia yang sadar kebutuhan masyarakatnya, serta pentingnya mewujudkan kemandirian bangsa serta kesejahteraan masyarakatnya. Bukan manusia yang mengemban tanggung jawab mengembangkan dunia dengan nilai-nilai kebaikan.
Dari paradigma di atas, akan ditemukan jawaban sangat jelas dengan memuaskan, apabila kita membandingkannya dengan sistem pendidikan Islam. Masalah pendidikan adalah ikhwal penting dan diprioritaskan oleh Negara. Pendidikan dan Negara adalah hal yang tak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan tak akan ada tanpa dukungannya. Sebaliknya, negara tak akan pernah bangkit apabila pendidikannya tak dibina dengan cemerlang. Sejarah membuktikan bagaimana dengan sistem pendidikan Islam, telah melahirkan sebuah peradaban yang menjadi guru dari segala peradaban, peradaban terlama yang pernah ada di muka bumi yaitu selama 13 abad. Negara memberikan dukungan terhadab pendidikan ini dengan berbagai kebijakan seperti: pendidikan gratis, pelengkapan fasilitas, dan jaminan hidup para pengajar. Sungguh ketika kita kembali membuka sejarah mengenai kegemilangan peradaban Islam kita akan semakin terpukau melihat para intelektual muslim yang lahir sistem ini. Bahkan hingga kini hasil-hasil yang terderivasi dari sistem ini dijadikan kiblat oleh para ilmuwan Eropa dan Amerika yang notabene menjadi iptek di dunia.

Sistem Pendidikan Islam, Kenapa Tidak?

Kenyataan penurunan kualitas SDM Indonesia, termasuk kalangan yang mengaku sebagai intelek, tidak dapat dipungkiri. Sistem pendidikan yang sekarang dijalankan memang punya keterkaitan dengan hal tersebut.Bukankah salah satu tujuan pendidikan dalah membentuk SDM berkualitas, dalam artian berjati diri (moral dan spiritual), menguasai iptek, berkompeten, mandiri serta berjiwa pemimpin. Sepertinya memang ada yang salah dengan sistem pendidikannya. Lalu, seharusnya bagaimana?
Indonesia mayoritas penduduknya muslim, sehingga bukan sesuatu yang aneh jika sistem pendidikan Islam yang diterapkan. Dalam pelaksanaannya sistem pendidikan Islam telah terbukti menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas.
Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Haitsam,, dan masih banyak lagi merupakan ilmuwan-ilmuwan Islam yang karya-karyanya tercatat terus dipakai bahkan hingga saat ini. Mereka tidak hanya ahli di satu bidang saja, tetapi juga alim ulama yang mampu menggali hukum Islam sebagai solusi dari permasalahan kehidupan. Sejarah juga mencatat bahwa di saat Barat sedang berada di zaman kegelapan, justru Islam sedang berada pada kegemilangannya. Ketika masa renaisans, Barat belajar dari universitas-universitas umat Islam, sebut saja Baghdad, Granada, Seville, dan sebagainya.
1. Sistem Pendidikan Islam Berasaskan Akidah Islam
Dalam Islam pendidikan merupakan pelaksanaan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang bahkan dilakukan sejak awal kehidupan hingga saat akhir ajalnya. Dengan ilmu setiap manusia mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai penciptanya. Asas yang sekularistik menjadi kelemahan dari system pendidikan yang diterapkan di Indonesia saat ini, bahkan di seluruh dunia, karena melupakan bahwa manusia makhluk Allah yang harus menaati peraturan-Nya.

2. Tujuan Sistem Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkualitas
Tujuan pendidikan dalan Islam adalah mengembangakan manusia yang berkepribadian islam, menguasai tsaqafah Islam, dan menguasai ilmu kehidupan (sains, teknologi, dan seni). Sehingga yany terbentuk adalah manusia-manusia yang dapat menguasai pemasalahan kehidupannya dalam koridor syariah Islam. Manusia yang demikian akan mgalami kebangkitan, tangguh, dan maju. Namun, pendidikan yang sekural cenderung membentuk pribadi yang individualis dan materialis. Maka tak heran jika saat ini lebih banyak ditemukan manusia-manusia pragmatis terhadap keadaan.

3. Pendidikan tanggung Jawab Pemerintah Sepenuhnya
Pemerintah adalah penentu kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pendidikan yang berasaskan akidah Islam. Masyarakat diperbolehkan ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi tetap megikuti kurikulum dan metode tang ditetapkan oleh pemerintah. Saran dan fasilitas pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berstatus wakaf.

4. Dibedakan: Tsaqafah dan Ilmu Sains
Tsaqafah merupakan istilah untuk menyebut ilmu yang terkait dengan kebudayaan atau pemikiran tertentu. Dengan kata lain, ilmu yang ideologis. Tsaqafah Islam diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar. Yang termasuk dalam kategori ini antar lain ilmu Bahasa Arab, ilmu tafsir, dan ilmu hadits. Ilmu sains, terkait penerapan pengetahuan dan teknologi. Contohnya, kedokteran, penerbangan, teknik mesin, dan sebagainya. Ilmu ini termasuk dalam ilmu umum yang diajarkan pada jenjang perguruan tinggi. Adapun tsaqafah bukan Islam, contohnya ilmu ekonomi sosialis dan kapiatlis, filsafat, atau ilmu yang bertentangan dengan Islam boleh dipelajari hanya untuk mengungkapkan keburukannya. Seperti halnya ilmu sains, tsaqafah bukan Islam hanya dipelajari pada jenjang pendidikan tinggi.

5. Pendidikan Bagi Siapa Pun
Dalam Islam tidak terdapat batasan usia pendidikan. Yang ditegaskan hanyalah bahwa pendidikan di sekolah dimulai sejak usia tujuh tahun, sesuai perintah untuk mengajarkan shalat pada anak-anak pada usia itu (HR Hakim dan Abu Dawaud). Tua-muda tidak masalah duduk berdampingan dalam satu ruangan belajar. Selain itu, pembatasan usia untuk jenjang pendidikan tertentu berarti menyamaratakan potensi kecerdasan manusia yang berbeda satu sama lain.

6. Pembiayaan Pendidikan Islam: Gratis
Pendidikan dalam Islam gratis, sehingga setiap orang pun mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak akan timbul kesenjangan antar si kaya dan si miskin dalam hal menuntut ilmu. Hal ini berlaku pada untuk pendidikan secara keseluruhan, berbeda dengan sistem pendidikan saat ini yang penentu kebijakannya dipisahkan antara pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Terkait pengadaan biaya, biasanya merupakan pangkal permasalahan di Indonesia. Padahal, apakah yang menjadikan Indonesia tidak mampu membiayai penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya sendiri?
Indonesia adalah negara kaya-raya dan sumber daya alam yang dimilikinya pun tidak akan ada habisnya selama pemanfaatannya memperhatikan kelestariannya. Sebut saja pertambangan, pertanian, perikanan laut dan air tawar, peternakan, dan sebagainya. Dari pertambangan saja, emas-perak, minyak bumi, gas alam, seperti tidak ada habisnya. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan seharusnya tidak menjadi permasalahan, termasuk pengadaan sarana dan fasilitas pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, perpustakaan, peralatan praktikum, dan sebagainya.
Indonesia memiliki Natuna dengan potensi perairan laut 90%. Potensi laut tersebut mampu menghasilkan potensi dana sebesar US $ 1.1 miliar/tahun hanya pada ikan kerapu belum ikan yang lain. Potensi gas alam natuna juga sangat besar. Freeport adalah daerah penghasil emas terbesar kedua di dunia dengan potensi pemasukan US $ 1.1 juta/tahun untuk kas negara. Blok Cepu memiliki cadangan minyak dengan pemasukan US $1.2 juta/tahun. Minahasa memiliki tambang emas dengan pemasukan US $ 104.2 juta. Kemana semua itu? Bukankah sudah seharusnya untuk pembangunan Indonesia, termasuk pendidikan?

Khatimah
Berdasarkan konsep sistem pendidikan Islam yang sudah dipaparkan di atas, bukan suatu gagasan yang absurb untuk menerapkan sistem pendidikan Islam. Namun demikian, konsep ideal ini tentu saja tidak akan bisa terwujud manakala sistem kenegaraan negeri ini tidak diubah menjadi sistem kekhilafahan Islam sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah saw dan diikuti oleh para Khalifah sesudahnya. Sehingga tidak ada cara lain, agar pendidikan di Indonesia bisa selamat dari gurita kapitalisasi dan liberalisasi yang jelas-jelas sangat berbahaya itu, maka terapkan sistem pendidikan Islam dalam sistem negara Khilafah Islam. Wallahu a’lam bish-showab.